Seperti sebagian besar perusahaan teknologi, Asana sesekali menerima permintaan pencarian informasi tentang pelanggan kami dari badan penegak hukum di Amerika Serikat dan di negara lain. Permintaan ini dapat berupa surat pemanggilan paksa (subpoena), surat perintah pengadilan, surat perintah penggeledahan, National Security Letter, dan perintah yang dikeluarkan berdasarkan Foreign Intelligence Surveillance Act.

Sekalipun Asana akan mematuhi permintaan pemerintah yang sah secara hukum, kami sangat peduli dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan kami. Salah satu cara mempertahankan kepercayaan tersebut yakni dengan memberi tahu pelanggan kami dan masyarakat tentang permintaan penegakan hukum yang kami terima dengan menerbitkan laporan dan memelihara laporan transparansi ini.

Sesuai dengan Pedoman Penegakan Hukum kami (tersedia di https://asana.com/terms/law-enforcement-guidelines), kebijakan kami yaitu memberi tahu pengguna tentang permintaan atas informasi milik pengguna tersebut, termasuk salinan permintaannya, sebelum pengungkapan agar ia dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permintaan tersebut, kecuali jika: (a) oleh hukum atau perintah pengadilan kami dilarang memberi tahu; (b) terdapat keadaan luar biasa, misalnya, keadaan darurat yang melibatkan risiko cedera tubuh atau kematian seseorang atau sekelompok orang atau potensi bahaya terhadap anak di bawah umur; atau (c) pemberitahuan sebelumnya akan menjadi kontra-produktif (contohnya, jika kami meyakini bahwa akun yang dipermasalahkan telah diretas).

Laporan transparansi ini memberikan informasi terkait permintaan penegakan hukum untuk data pengguna yang telah kami proses selama Periode Pelaporan. Selanjutnya, kami akan memberikan laporan terbaru minimal setiap tahun.

Permintaan dari Penegakan Hukum Amerika Serikat

Permintaan dari Otoritas Penegak Hukum di Luar Amerika Serikat

Meskipun Asana berkantor pusat di Amerika Serikat, perusahaan kami hadir di beberapa negara lain. Saat kami menerima permintaan dari pihak selain pemerintah AS, kami bekerja sama dengan penasihat eksternal kami untuk menentukan keabsahan permintaan tersebut dan kemampuan kami untuk memberi tanggapan berdasarkan undang-undang Amerika Serikat dan undang-undang lain yang berlaku.

Definisi

• Data Konten: Meliputi konten komunikasi yang dibuat atau disimpan oleh pengguna akhir, contohnya, konten yang disimpan di proyek dan tugas Asana

• Data Non-Konten: Semua data yang bukan “data konten.” Data ini dapat termasuk informasi pelanggan dasar (nama, informasi kontak, informasi penagihan, durasi layanan, jenis layanan yang digunakan, informasi IP, dan informasi login akun) sebagai tanggapan atas surat pemanggilan paksa dari pihak penegak hukum AS dan, jika kami menerima perintah pengadilan dari penegakan hukum AS, metadata selain konten (seperti tanggal, waktu, dan alamat IP yang terkait dengan komunikasi pengguna akhir dengan suatu akun).

• Surat Pemanggilan Paksa (Subpoena): Permintaan wajib yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah untuk pembuatan dokumen dalam kasus pidana (misalnya, grand jury subpoena).

• Surat Perintah Pengadilan: Perintah yang dikeluarkan hakim atas temuan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa informasi yang dicari bersifat relevan dan penting bagi penyelidikan tindak pidana yang sedang berlangsung.

• Surat Perintah Penggeledahan: Perintah yang dikeluarkan hakim atas temuan dasar yang cukup oleh penegakan hukum. Perintah penggeledahan diwajibkan untuk mendapatkan Data Konten.

• MLAT: Singkatan dari “mutual legal assistance treaty (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).” Asana mewajibkan entitas pemerintah selain AS untuk menggunakan proses hukum internasional yang sesuai, misalnya, melalui MLAT, jika negara yang mengajukan permintaan telah menyepakati perjanjian tersebut dengan Amerika Serikat, untuk mendapatkan data pelanggan.

• National Security Letters: National security letter yang dikeluarkan berdasarkan 18 U.S.C. § 2709.

• Perintah FISA: Perintah atau permintaan yang diterbitkan di Amerika Serikat berdasarkan Foreign Intelligence Surveillance Act untuk informasi pengguna.